Massa dari Aliansi Pemuda & Mahasiswa Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Mapolda Sumut, menuntut pihak berwenang untuk menangkap, mengadili Joko Widodo (Jokowi) atas dugaan keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi serta kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Massa dari Aliansi Pemuda & Mahasiswa Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, KM 1,5, Medan, Jumat ( (7/2/2025)), pukul 15.40 sore.

Massa yang datang menggunakan mobil dan sepedamotor itu mendesak pihak berwenang untuk menangkap, mengadili Joko Widodo (Jokowi) atas dugaan keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi serta kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Dalam orasinya, aliansi mahasiswa dari sejumlah kampus di Medan ini menilai bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, mereka mengajukan empat tuntutan utama.

“Tangkap dan adili Joko Widodo,” teriak massa sembari membawa spanduk hitam berisikan tangkap dan adili Joko Widodo.

Koordinasi aksi, Febrianto Sipayung menegaskan, Jokowi harus bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya dan keluarganya.

“Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun, termasuk mantan presiden. Oleh sebab itu kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti berbagai kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan dan dipublikasikan secara luas, bahkan sampai Joko Widodo tercatat masuk 10 besar pimpinan negara terkorup yang sudah dilansir di media,” kecamnya.

Ia menjabarkan, kasus-kasus dugaan korupsi dan kebijakan yang menyalahi itu seperti kasus BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta), korupsi BMW, korupsi TransJakarta, korupsi dana KONI, korupsi DJKA, kasus Blok Medan, dugaan korupsi rekomendasi tas bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM terkait kebakaran hutan, penggunaan jet pribadi untuk liburan, pembangunan pagar laut, dan lainnya.

“Meskipun laporan atas kasus-kasus ini telah diajukan ke lembaga penegak hukum namun hingga saat ini belum ada langkah konkret dalam penyelidikan maupun penyidikan. Untuk itu kami meminta pihak kepolisian khususnya Polda Sumut bisa segera mengusut dugaan kasus hukum ini secara jelas dan transparan,” tegasnya lagi.

Aliansi juga menuntut investigasi terhadap kebijakan yang terbukti merugikan rakyat, termasuk proyek pagar laut di Banten, Bekasi, Sidoarjo, dan daerah lainnya, kebijakan yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg, yang berdampak pada rakyat kecil

“Kebijakan-kebijakan ini telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dan harus segera dievaluasi serta diperbaiki dan meminta kembalikan Polri sebagai Institusi Independen. Kami menuntut agar Polri kembali menjadi lembaga yang netral, independen, dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi,” bebernya.

Dalam pers rilisnya, aliansi memaparkan 4 tuntutan utama mereka, yakni:

1. Tangkap dan Adili Joko Widodo

Jokowi harus bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun, termasuk mantan presiden.

2. Usut Tuntas Dugaan Korupsi yang Melibatkan Jokowi dan Keluarganya

Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti berbagai kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan dan dipublikasikan secara luas, termasuk:

Kasus BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta)

Korupsi BMW

Korupsi TransJakarta

Korupsi dana KONI

Korupsi DJKA

Kasus Blok Medan

Dugaan korupsi rekomendasi tas bansos di Sritex

Kasus pengurangan denda PT SM terkait kebakaran hutan

Penggunaan jet pribadi untuk liburan

Pembangunan pagar laut, dan lainnya

Meskipun laporan atas kasus-kasus ini telah diajukan ke lembaga penegak hukum, hingga saat ini belum ada langkah konkret dalam penyelidikan maupun penyidikan.

3. Usut Kebijakan yang Merugikan Rakyat

Aliansi juga menuntut investigasi terhadap kebijakan yang terbukti merugikan rakyat, termasuk:

Proyek pagar laut di Banten, Bekasi, Sidoarjo, dan daerah lainnya

Kebijakan yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg, yang berdampak pada rakyat kecil

Kebijakan-kebijakan ini telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dan harus segera dievaluasi serta diperbaiki

4. Kembalikan Polri sebagai Institusi Independen

Kami menuntut agar Polri kembali menjadi lembaga yang netral, independen, dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi. Polri harus:

Menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran

Tidak tunduk pada tekanan politik atau kekuasaan

Menjadi pelindung dan pengayom masyarakat secara profesional

"Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, kami akan terus melakukan aksi dan mengawal kasus-kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan," tulis aliansi dalam pernyataan sikapnya.(mel)