Tim Ombudsman RI Sumut Lakukan Penilaian Pelayanan Publik di Polres Serdang Bedagai

-

Serdang Bedagai, 28 Agustus 2024 - Tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) Sumatera Utara melakukan penilaian terhadap pelayanan publik di Polres Serdang Bedagai pada hari ini. Kegiatan tersebut disambut dengan hangat oleh Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Jhon Hery Rakutta Sitepu, SIK., MH.

Dalam kunjungannya, tim Ombudsman mengecek berbagai layanan publik yang ada di Polres Serdang Bedagai, termasuk pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian sesuai dengan standar dan memenuhi harapan masyarakat.

Kapolres AKBP Jhon Hery Rakutta Sitepu mengungkapkan sambutannya dengan penuh keterbukaan, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Polres Serdang Bedagai.

Proses penilaian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi Polres Serdang Bedagai dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan publik yang mereka berikan kepada masyarakat.(mel)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fordam susuba melaporkan PT GRAHADURA LEIDONG PRIMA atas dugaan melakukan aktivitas di kawasan hutan lindung

-
Gambar
Medan, Petrus Granada Simbolon SH. salah satu tim advokat atau kuasa hukum  dari klient kami Rahmat Teodorus Simamora,SP,  Fordam - susuba ( forum diskusi dan advokasi masyarakat Sukarame dan sukarame baru ). Hari ini Senin, 6 januari 2025, mendatangi Polda Sumatra Utara untuk konfirmasi dan sekalian menindaklanjuti terkait aduan / laporan  kami  tentang hutan lindung  sudah sampai dimana perkembangannya. Dan saya  bertemu dengan pihak kepolisian di diskrimsus serta memberikan keterangan perkembangan laporan kita sudah sejauh mana .  Lalu pihak kepolisian mengatakan dalam waktu dekat akan di lakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan saksi dari pelapor. Apalagi ini tentang hutan lindung yang diduga di lakukan oleh perusahaan PT  GRAHADURA LEIDONG PRIMA ( GLP ) di kabupaten labuhanbatu utara Provinsi Sumatra Utara.   Harapan kita semoga pihak kepolisian semangat dalam menjalankan pekerjaan sehingga proses hukum bisa berjalan sesuai k...
Baca selengkapnya

DIDUGA SEORANG IBU RUMAH TANGGA SS MELALUKAN PEGELAPAN SURAT TANAH DENGAN DALIH GADAI.

-
Gambar
Aneh tapi nyata, watak manusia sekarang sudah serakah malah menipu pulak. Sehubungan dengan laporan masyarakat ke Kantor Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia yang berjumpa langsung dengan Ketua Yayasan sekaligus sebagai Dosen di salah satu Universitas Ternama di Stabat maupun Medan atas nama Boby Daniel Simatupang, SH., MH., C. Me di Jalan T. Amir Hamzah No. 315 Binjai datanglah yang bernama Ibu Armayani dengan menerangkan adanya surat somasi Nomor : 12/S/AZ/V/2025 tertanggal 02 Mei 2025 yang dilayangkan Kantor Hukum A. Z & PARTNERS ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM yang menerangkan pada tanggal 16 Nopember 2023 antara Armayani dengan Siti Sahara telah melakukan jual beli ataupun pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atas sebidang tanah di Jalan Parang lingkungan XI, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Notaris Nyonya RASMI, SH yang berkedudukan di Binjai sebagimana dimaksud dal...
Baca selengkapnya

Nasabah Koperasi Pradesa Mitra Mandiri Laporkan Dugaan Penggelapan Dana Rp 14 Miliar ke Polda Sumut

-
Gambar
  Medan, Sumatera Utara –   belasan nasabah Koperasi Pradesa Mitra Mandiri menyerbu Mapolda Sumatera Utara hari ini, Senin , 15/07/2025 , untuk melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp 14 miliar.  Mereka menuding Dedek Pradesa, ( Ketua Koperasi Pradesa Mitra Mandiri )  sebagai dalang di balik aksi kejahatan yang telah merugikan mereka secara finansial.   Para nasabah yang didampingi Kuasa hukum dari kantor Advokat, Hendry R.H .Pakpahan, S.H & Rekan , menyatakan bahwa kasus ini bukan sekadar kelalaian, melainkan tindakan terencana dan terkonspirasi.   Pakpahan menegaskan,  bukti-bukti kuat telah dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk segera diproses secara hukum.  Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan memberikan atensi khusus terhadap kasus ini, mengingat Dedek Pradesa merupakan kader Partai Gerindra Kabupaten Langkat dan juga anggota dewan dari partai yang sama.   “I...
Baca selengkapnya